Contoh Skripsi

Download Kumpulan Skripsi Lengkap:

Skripsi Administrasi Negara Efektivitas Penegakan Hukum Dalam Menunjang Sistem HKI - Informasi Contoh Skripsi Lengkap yang sangat berguna buat temen-temen yang sedang menyelesaikan skripsi. Informasi kumpulan contoh skripsi seperti diantaranya adalah Skripsi Administrasi Negara Efektivitas Penegakan Hukum Dalam Menunjang Sistem HKI.

Skripsi Administrasi Negara EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN HAK CIPTA BIDANG MUSIK DAN LAGU PADA DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM

Skripsi Administrasi Negara EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN HAK CIPTA BIDANG MUSIK DAN LAGU PADA DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM . Berikut adalah pokok permasalahan, tujuan penelitian, signifikasi penelitian tentang skripsi ini.

Pokok Permasalahan
Aksi pembajakan musik dan lagu di Indonesia sampai kini tetap marak. Persatuan Artis Penyanyi, Pencipta Lagu dan Penata Musik Rekaman Indonesia (Pappri) menyebutkan penjualan lagu bajakan tahun 2008 sekitar 550 juta kaset dan CD yang menimbulkan kerugian negara Rp 1,2 triliun dari pajaknya dan kerugian artis dan produser Rp 2,7 triliun.

Jumlah ini naik dibanding tahun 2007 sekitar 500 juta keping CD dan kaset yang menimbulkan kerugian negara Rp 1 triliun dari pajaknya dan kerugian artis dan produser mencapai Rp 2,5 triliun. Menurut Marulam, General Manager ASIRI, aksi pembajakan telah mematikan industri musik tanah air.

Pelaksanaan hak mekanis ini di Indonesia belum berjalan dengan baik. Hal ini terbukti banyaknya pelanggaran yang terjadi. Kepolisian seringkali melakukan razia-razia di berbagai pusat perbelanjaan ataupun toko-toko yang menjual CD, VCD, dan DVD bajakan. Seperti yang belum lama dilakukan oleh Polres Bungo dan Polres Merangin berbekal laporan sekretaris Asirindo (Asosiasi Industri Rekaman Indonesia) Padang menggelar razia.

Hasilnya, sekitar 5000 keping VCD/DVD bajakan berhasil disita di toko Utama Musik di daerah Bungo dan 50.000 keping VCD/DVD bajakan di daerah Merangin Hal ini dikarenakan hukum yang dikenakan kepada mereka belum tegas sehingga membuat para produsen dan penjual tidak jera dan permintaan atas barang bajakan tersebut oleh mayarakat masih sangat tinggi.

Sinungan mengatakan bahwa keterjangkauan masyarakat untuk membeli produk asli kurang karena harganya yang mahal. Secara ekonomi itu memperlihatkan kondisi yang sangat realistis. Logikanya, Kalau ada harga yang lebih murah kenapa harus membeli produk yang mahal? (Media HKI Edisi April 2010).

Pembajakan karya seni dalam bentuk kaset, CD,VCD, dan DVD ini, menurut Ketua Umum Pappri, Dharma Oratmangun mengakibatkan negara kehilangan pajak pertambahan nilai (PPN) 10 persen dan Pajak Penghasilan (PPh) 15 Persen dari penjualan kaset dan CD/VCD, senilai Rp 16 triliun setiap tahun (www.poskota.co.id).

Menurut Tarun Sawney, Director Anti Piracy Asia BSA dalam presentasinya kepada para PPNS HKI, bahwa faktor-faktor kesuksesan memberantas pelanggaran HKI adalah hukum yang kuat (standar internasional), penegakan hukum yang kuat dan berkesinambungan, pendidikan/publikasi, dan pelayanan yang baik.

UU No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta sesungguhnyatelah mengikuti standar internasional, permasalahan yang muncul adalah bagaimana implementasinya oleh pelaksana kebijakan untuk penegakkan hukum, pendidikan/publikasi, dan pelayanannya.

Jones (1987) mengatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan proses yang penting dalam proses kebijakan dan tak terpisahkan dari proses formulasi kebijakan. Bahkan menurut Udoji (1981), implementasi bahkan jauh lebih penting dari pembuatan kebijakan. Kebijakan hanya berupa impian atau rencana yang bagus dan tersimpan dalam arsip kalau tak diimplementasikan.

Dalam praktiknya sering terjadi kegagalan dalam implementasi. Guna menilai keberhasilan atau kinerja sebuah kebijakan, maka dilakukan evaluasi kebijakan. Tahap evaluasi kebijakan dilakukan guna menguji kemampuan kebijakan dalam mengatasi masalah, dapat memberikan informasi tentang keberhasilan dan kegagalan sebuah kebijakan, dan dari tahap ini akan ditentukan masa depan kebijakan. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi atas implementasi kebijakan hak cipta ini.

Tujuan Penelitian

Sejalan dengan perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi atas implementasi kebijakan perlindungan hak cipta bidang musik dan lagu pada Direktorat Jenderal HKI Kementerian Hukum dan HAM.

Signifikansi Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara akademis maupun secara praktis.
• Signifikansi akademis
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi nilai tambah bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Administrasi Publik khususnya mengenai Evaluasi atas Implementasi Kebijakan Publik. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan tambahan wawasan bagi peneliti yang ingin melakukan penelitian yang sejenis.
Signifikansi praktis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan atas persoalan kebijakan hak cipta dan menjadi solusi dalam mengatasi pelanggaran hak cipta bagi pihak-pihak yang berkepentingan terutama pembuat dan pelaksana kebijakan tentang hak cipta dan lembaga
pemerintah yang terkait dalam hal perlindungan hak cipta khususnya bidang musik dan lagu.

Demikian tadi pokok permasalahan, tujuan penelitian, signifikasi penelitian tentang Skripsi Administrasi Negara EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN HAK CIPTA BIDANG MUSIK DAN LAGU PADA DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM ini.


Artikel lainnya: